Kawal LK, Itjen Gelar FGD di 25 Provinsi

Kawal LK, Itjen Gelar FGD di 25 Provinsi

(Makassar/Itjen Kemendikbud)-Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun atau yang dikenal dengan Focus Group Discussion (FGD) pada Jumat (8/12/2017). Kegiatan ini digelar serentak di 25 provinsi di Indonesia dan menghadirkan narasumber dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Kepala Balai Arkeologi (Balar) di tiap-tiap provinsi tersebut sebagai perwakilan satuan kerja di bawah Kemendikbud. Narasumber juga dihadirkan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kantor Pembendaharaan dan Pelayanan Negara (KPPN) untuk memberikan pandangan mengenai laporan keuangan satuan kerja Kemendikbud.

Kegiatan FGD ini menjadi rangkaian dari pendampingan penyusunan Laporan Keuangan di akhir tahun 2017 yang dilakukan oleh Itjen Kemendikbud. “Kita tidak puas hanya dengan peringkat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian -red) untuk Kemendikbud, laporan keuangan satker-satker di daerah harus terus diperbaiki,” ujar Inspektur II Maralus Panggabean dalam acara FGD di Makassar, Jumat (8/12/2017) pagi. Inspektur II juga menyampaikan bahwa FGD penguatan tata kelola keuangan ini baru dilaksanakan tahun ini di 25 provinsi. Ke depannya dirinya berharap akan diadakan di 34 provinsi.

Mengamini yang disampaikan Inspektur II, Des Arman selaku Kepala KPKNL Makassar menyampaikan bahwa pelaporan keuangan menjadi hal yang digarisbawahi oleh Menkeu. “Sejauh ini, laporan keuangan untuk LPMP sudah baik. Hanya saja, saya sarankan untuk semua satker Kemendikbud, bukan hanya LPMP, jika memiliki lahan kosong yang dapat dimanfaatkan, koordinasikan dengan KPKNL,” ujar Kepala KPKNL Makassar. Beliau juga mengingatkan agar pemanfaatan dan pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan baik untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik.

Kasransyah Taha, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Makassar, juga mengatakan hal yang senada. Menurutnya, mempertahankan peringkat WTP jauh lebih sulit dibandingkan memperolehnya. “Tidak hanya berbelanja, tetapi pikirkan juga laporan pertanggungjawabannya,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa di akhir tahun ini, banyak institusi masih tersisa uangnya. Menurutnya, itu karena penganggaran dan pengambilan melalui Uang Persediaan (UP) terlalu banyak uang yang dikelola melalui Uang Persediaan (UP).

Dengan adanya FGD tersebut, perwakilan satker Kemendikbud dapat menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan dan masalah seputar pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Sebelum menutup kegiatan FGD, Inspektur II berpesan agar membuat perencanaan yang realistis. “Buat perencanaan yang realistis sehingga nantinya tidak kesulitan dalam menyusun laporan keuangan,” ujarnya. (RIN)

Kawal LK, Itjen Gelar FGD di 25 Provinsi

PROGRAM SIAR


Pertanyaan, Kritik, dan Saran

HUBUNGI KAMI


Address:

Gd. B Lantai 3 Inspektorat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. Jenderal Sudirman Senayan

Jakarta 10270

Phone:

021 573 71o4

posel:

radio.itjen@kemdikbud.go.id