Laporkan Pemantauan Dana BOS, BPKP Kritisi Pembayaran Honor Guru Non-PNS

Laporkan Pemantauan Dana BOS, BPKP Kritisi Pembayaran Honor Guru Non-PNS

Laporkan Pemantauan Dana BOS, BPKP Kritisi Pembayaran Honor Guru Non-PNS

Laporkan Pemantauan Dana BOS, BPKP Kritisi Pembayaran Honor Guru Non-PNS

(Jakarta/Itjen Kemendikbud)-Menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MOU) antara Kemendikbud dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor 11/XI/NK/2015 dan 17/k/d2/2015 tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Dana BOS SMA dan SMK kepada Kemendikbud, Kamis pagi (28/12/2017) di gedung B Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Jakarta. BPKP yang diwakili oleh Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sumitro, menyampaikan bahwa masih terjadi ketidaksesuaian prosedur pembayaran honor guru non-PNS dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 73% dari total sasaran monev di 34 provinsi, 99 kab/kota dengan sasaran 594 sekolah SMA dan SMK. “Perlu dikaji kembali apakah BOS merupakan cara yang tepat untuk membayar honor guru non-PNS, masih banyak sekolah yang belum mematuhi aturan penggunaan dana tersebut,” tegas Sumitro.

Laporkan Pemantauan Dana BOS, BPKP Kritisi Pembayaran Honor Guru Non-PNS

Laporkan Pemantauan Dana BOS, BPKP Kritisi Pembayaran Honor Guru Non-PNS

Dalam Diskusi Kelompok Terpumpun yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Daryanto ini, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Hamid Muhammad menanggapi bahwa sepanjang belum ada pengganti, penggunaan dana BOS untuk honorarium guru non-PNS tetap dilanjutkan. “Memang seharusnya, berdasarkan peraturan, kesejahteraan guru merupakan tugas pemerintahan daerah (pemda). Sejak 2001, melalui otonomi daerah pemerintah daerah harus memberikan kesejahteraan bagi guru honorer. Pasalnya, guru merupakan pegawai daerah. Jadi, pemda seharusnya mengalokasikan anggaran khusus untuk guru di luar transfer dari pusat, untuk menggaji guru honorer di wilayahnya, hal tersebut juga mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) oleh sekolah untuk menutupi biaya tersebut,” tambah Hamid. Pada waktu yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, mengungkapkan kesulitan mengandalkan dana BOS untuk operasional sekolah secara keseluruhan. Menurutnya, perlu dorongan dari BPKP kepada pemerintah daerah untuk memberikan alokasi dana yang lebih untuk pendidikan kepada sekolah-sekolah di daerah tersebut.

Selain memantau efektivitas penggunaan dana BOS untuk honorarium guru non-PNS, kegiatan monev yang dilakukan BPKP dan Kemendikbud juga bertujuan untuk memberikan saran terbaik permasalahan pengelolaan dana BOS serta memberikan penilaian dan umpan balik mengenai pengelolaan dana BOS secara menyeluruh. (AEM)

PROGRAM SIAR


Pertanyaan, Kritik, dan Saran

HUBUNGI KAMI


Address:

Gd. B Lantai 3 Inspektorat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. Jenderal Sudirman Senayan

Jakarta 10270

Phone:

021 573 71o4

posel:

radio.itjen@kemdikbud.go.id