​Menteri dan Pejabat Kemdikbud Hadiri Penyampaian Temuan dalam PPDB di Ombudsman RI

​Menteri dan Pejabat Kemdikbud Hadiri Penyampaian Temuan dalam PPDB di Ombudsman RI

1
57
0
Senin, 31 Juli 2017
ARTIKEL PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

(Jakarta, Itjen Kemendikbud) – Ombudsman RI menggelar konferensi pers untuk menyampaikan temuan maladministrasi dalam pemantauan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2017/2017 pada Senin (31/7/2017).

Konferensi pers dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto, Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi, dan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad, serta Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Sorbekti dan Anggota Ombudsman Ahmad Su’Adi serta beberapa pegawai Kemdikbud dan Ombudsman RI di gedung Ombudsman RI.

Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, OMBUDSMAN RI, melakukan pemantauan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2017/2018, terutama di jenjang SMP, SMA, dan sekolah sejenis yang sederajar secara nasional.

Pemantauan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan penyelanggaraan pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang OMBUDSMAN RI & Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

Adapun hasil temuan OMBUDSMAN RI selama pemantauan PPDB diantaranya yaitu

– Di beberapa daerah terdapat sistem online PPDB tidak beroperasi dengan baik sehingga sekolah merasa terganggu;

– Beberapa sekolah ditemukan memungut biaya administrasi pendaftaran dan uang bangunan; dan

– Belum berfungsinya pelayanan/pengaduan masyarakat di internal dinas pendidikan atau sekolah-sekolah dalam pelaksanaan PPDB, sehingga masyarakat merasa tidak ada kepastian pelayanan.

(Radio Itjen Kemdikbud – YAN)

“Banyaknya surat miskin palsu serta terdapat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim saber pungli OMBUDSMAN RI yang bekerja sama dengan POLRI di beberapa daerah, untuk itu agar segera diatasi,” ujar Ahmad Su’adi. 

“Tentang penyalahgunaan wewanang terkait OTT, sudah kami tindak lanjuti. Untuk hal ini, komite sekolah juga berpengaruh untuk ikut serta menyelesaikan masalah tersebut, sedangkan terkait permasalahan server yg down, sedang kami selesaikan dengan baik, terutama daerah Jawa Barat dan beberapa daerah yang bermasalah,” ujar Mendikbud. 

Irjen Daryanto menambahkan, “Untuk daerah Jawa Barat memang kekurangan ruang kelas. Oleh karena itu, kami sudah membangun beberapa ruang kelas dan alhamdulillah sudah teratasi.” 

Adapun usulan perbaikan dari Ombudsman RI yaitu merencanakan dan menerbitkan aturan PPDB lebih awal untun memberikan rentang waktu yang cukup kepada Pemda dan Sekolah menyesuaikan aturan baru serta menindak tegas penyelenggara dan atau operator/provider PPDB online yang mengalami gangguan server saat penyelenggaraan PPDB. (YAN)

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
Menu Title